Home > Administrasi Pendidikan, Education, Mutu Pendidikan > Standar Mutu Pendidikan

Standar Mutu Pendidikan

26 December 2012 Leave a comment Go to comments

100px-Tut_Wuri_HandayaniMutu yang baik memiliki standar.  Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan, yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan sekolah; (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang termuat dalam kurikulum.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pengertian kurikulum antara lain dapat ditelusuri pada Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 19, disebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kurikulum semacam ini dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Berdasarkan panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), KTSP disusun dengan memperhatikan ketentuan berikut.

a)      Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuh prinsip berikut: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (b) beragam dan terpadu; (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (e) menyeluruh dan berkesinambungan; (f ) belajar sepanjang hayat; (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

b)      Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirumuskan dengan mengacu kepada:  (a) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia; (b) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; (c) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; (d) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (e) tuntutan dunia kerja; (f) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (g) agama; (h) dinamika perkembangan global; (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; (j) kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (k) kesetaraan jender; dan (l) karakteristik satuan pendidikan.

c)      Komponen KTSP terdiri atas (a) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan; (b) struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan (3) kalender pendidikan.

 

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) mengemukakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.  Standar proses telah menempatkan guru pada posisi yang strategis dalam proses mengajar siswa, karena mengajar memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat.  Keberhasilan pendidikan bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

Standar kompetensi lulusan (SKL) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (4) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Suryadi (2006:12), secara umum, SKL memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, (2) rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Ruang lingkup standar kompetensi lulusan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu:

1)        Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B, bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2)        Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3)        Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

SK-KMP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup: Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah.  Secara khusus, di SMK aspek yang menjadi fokus perhatian dalam standar kompetensi lulusan adalah (1) kualifikasi lulusan, (2) kepuasan lulusan, dan (3) keterserapan lulusan di dunia kerja.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tertuang dalam PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik pada SMK memiliki  kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan  latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan di SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Permendiknas No. 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, menyebutkan  standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Pelaksana urusan terdiri atas Urusan Administrasi Kepegawaian, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Urusan Administrasi Kesiswaan, dan Urusan Administrasi Kurikulum. Petugas layanan khusus terdiri atas  penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan,   pengemudi, dan pesuruh

Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB memiliki kualifikasi pendidikan S1 pada program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun. Selain itu, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah memiliki kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.

Pelaksana urusan memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Pelaksana urusan memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis.

Petugas layanan khusus memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.  Tukang Kebun diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m2.  Pelaksana layanan khusus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis.

Standar isi dan standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menuntut adanya berbagai jenis laboratorium sebagai bagian dari layanan pembelajaran di sekolah. SMP minimal memerlukan laboratorium IPA, bahasa dan komputer. SMA minimal memerlukan laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa, komputer, dan IPS.  Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), jenis laboratoriumnya lebih beragam tergantung dari program keahliannya. Program normatif memerlukan laboratorium Bahasa. Program adaptif memerlukan laboratorium IPA, komputer, dan fisika/kimia/biologi sesuai dengan program keahliannya. Program produktif memerlukan laboratorium khusus sesuai dengan program keterampilan keahliannya yang setiap jenis dan jumlahnya berbeda-beda menurut kebutuhan program keahlian yang diselenggarakan.

Permendiknas No. 26 Tahun 2008, tentang Standar Laboratorium Sekolah/Madrasah, menyebutkan  standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup kepala laboratorium sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran sekolah/madrasah. Tenaga laboratorium sekolah adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah.

Fungsi dasar laboratorium adalah memfasilitasi dukungan proses pembelajaran agar sekolah dapat memenuhi misi dan tujuannya. Laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai wahana untuk pengembangan penalaran, sikap dan keterampilan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Keberhasilan kegiatan laboratorium menurut Sappaile (2007:11) didukung oleh tiga faktor, yaitu peralatan, bahan dan fasilitas lainnya, tenaga laboratorium, serta bimbingan pendidik yang diperoleh peserta didik dalam melakukan tugas-tugas praktik.

Tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional.  Oleh karena itu diperlukan adanya kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikasi.

Dalam konteks pendidikan, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek yang memiliki potensi. Potensi tersebut dikembangkan menjadi kemampuan melalui proses pendidikan. Pengembangan potensi ditempuh melalui proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan atau di laboratorium. Untuk itu diperlukan adanya standar tenaga Laboratorium yang secara bersama-sama dengan pendidik mengembangkan potensi peserta didik. Untuk mendukung proses pembelajaran, maka laboratorium itu harus dilayani oleh tenaga laboratorium sekolah yang kompeten.

Standar penilaian pendidikan menurut PP No. 19 tahun 2005 Pasal 1 Ayat (11) adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.  Di dalam Pasal 63 ayat (1) dikemukakan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas(a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memonitor proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar untuk memantau proses dan hasil menggunakan berbagai instrumen baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian ini merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional, pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan ujian nasional bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

Margono (2006:42) menjelaskan penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan beberapa indikator seperti tes dan non tes baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Selanjutnya Margono (2006:42-43) menjelaskan penilaian yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dalam penilaian perlu diperhatikan beberapa hal seperti:

1)      penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi,

2)      penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan apa yang dapat dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi peserta didik terhadap kelompoknya,

3)      sistem penilaian yang direncanakan dilakukan secara berkelanjutan, artinya semua indikator dinilai, kemudian hasilnya dianalisis guna menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik,

4)      hasil penilaian untuk menentukan tindak lanjut; tindakan lanjutan berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan, dan

5)      sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka penilaian harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) seperti teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan berupa informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, aspek standar penilaian pendidikan difokuskan pada tiga hal, yaitu (1) Mekanisme penilaian hasil belajar, (2) Prosedur penilaian hasil belajar, dan (3) Instrumen penilaian hasil belajar.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (9), mengemukakan standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: (1) Perencanaan program sekolah/madrasah, (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah, (3) Monitoring dan evaluasi, (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) Sistem informasi manajemen.

Menurut Kadir (2006:56-57) secara umum Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan minimal Pengelolaan Pendidikan Nasional Secara khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk:

1)      Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat Nasional, Regional /Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat satuan pendidikan/sekolah secara terkoordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan.

2)      Memberi Kerangka Acuan Bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pendidikan sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis dan jenjang pendidikan.

3)      Sebagai Acuan Dasar pengawasan dan Penilaian Pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan.

4)      Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar.

5)      Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (education for all) baik secara vertikal maupun horizontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwewenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal dan individu.

 

Dalam penelitian ini, aspek standar pengelolaan difokuskan pada tiga hal, yaitu (1) Perencanaan program pendidikan di sekolah; (2) Pelaksanaan program pendidikan di sekolah, dan (3) Pengawasan program pendidikan di sekolah.

Informasi standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Dengan diketahuinya standar pembiayaan pendidikan, bersama dengan informasi tentang jumlah sekolah/madrasah dan muridnya untuk masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia dan informasi tentang indikator-indikator lain yang berkaitan, dapat dihitung kebutuhan dana pendidikan secara keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan yang dapat mencapai standar nasional pendidikan. Kebutuhan dana pendidikan ini merupakan informasi yang berguna bagi penentuan dan pengalokasian sumber dana pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Standar pembiayaan pendidikan juga dapat menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Bab IX Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.  Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Disebutkan dalam PP SNP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10, standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ayat  12 menyatakan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada pasal-pasal dan ayat-ayat dalam PP SNP yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, aspek standar pembiayaan difokuskan pada tiga hal yaitu (1) Perencanaan komponen pembiayaan, (2) Alokasi komponen pembiayaan, dan (3) Akuntabilitas dan transparansi pembiayaan sekolah.

Dari segi proses, suatu pendidikan disebut bermutu apabila peserta didik mengalami proses pembelajaran yang riil dan bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif.  Suyata (1996: 1), menjelaskan bahwa kualitas suatu sekolah ditentukan oleh pendayagunaan sumber-sumber instruksional secara optimal, efisiensi pengelolaan input-input material dan non material, yang secara keseluruhan ditransformasi melalui proses yang meyakinkan.  Dari segi produk, pendidikan disebut bermutu apabila siswa: (1) dapat menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tidak diberikan dalam tugas-tugas belajarnya; (2) memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena ada kesesuaian antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan hidupnya; (3) mampu memanfaatkan secara fungsional ilmu pengetahuan dan teknologi hasil belajarnya demi perbaikan kehidupannya; dan (4) dapat dengan mudah memperoleh kesempatan bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Hasil pendidikan dari segi produk pada prinsipnya sama dengan tinjauan relevansi pendidikan.  Dalam pengertian, hasil pendidikan secara nyata harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan dunia kerja.  Kualifikasi seperti itu dapat diwujudkan apabila antara sekolah penyelenggara bidang keahlian teknik mesin mampu menjalin kerja sama dengan institusi/industri dalam bentuk dual system education yang berprinsip pada simbiosis mutualisme.  Di sinilah dibutuhkan suatu perencanaan yang berorientasi pada mutu lulusan guna dapat menyelenggarakan pendidikan sistem ganda secara efektif dan efisien.

Filosofi mutu dalam pendidikan merekomendasikan tiga prinsip sebagai berikut: (1) pendidikan merupakan industri jasa yang mengimplikasikan pada pentingnya mengembangkan hubungan kemanusiaan yang mendasar dan sikap kepelayanan; (2) mutu pendidikan merupakan kesesuaian atribut-atribut jasa dengan kebutuhan para pelanggannya, dan atribut-atribut itu adalah relevansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan akademis yang semuanya merupakan suatu keterpaduan; dan (3) proses kegiatan pendidikan bersifat sirkuler yang mengimplikasikan berkembangnya hubungan kemitraan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha serta mutu berkelanjutan.

Ketiga rekomendasi di atas bermuara pada upaya perbaikan dan peningkatan pendidikan guna menciptakan sistem pendidikan yang: (I) mampu melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan dalam arti kuantitatif, serta menjamin dihasilkannya lulusan yang secara kualitatif memenuhi harapan masyarakat; (2) menyelenggarakan pendidikan yang dilihat dari segi program kurikulum serta materi dan jenis pengalaman belajar selaras dengan dunia pekerjaan yang akan dimasuki oleh para lulusan; dan (3) mampu mendayagunakan tenaga, dana, fasilitas, dan teknologi yang tersedia secara optimal bagi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutisna,
1989: 4).

Dalam perspektif standar kompetensi nasional, serangkaian kompetensi tersebut ditampilkan dalam unjuk kerja: level pertama, yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas secara efisien dan memuaskan berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasarkan pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan; level kedua, yaitu kemampuan untuk mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat judgments atas kualitas proses dan hasil; dan level ketiga, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan merancang kembali proses, menetapkan dan menggunakan prinsip-prinsip (rumus) dalam rangka menentukan cara terbaik dan tepat untuk pendekatan kegiatan serta menetapkan kriteria untuk penilaian kualitas proses dan hasil (Depdiknas, 2003:16).

Unjuk kerja dari para siswa pada akhirnya harus dapat diukur melalui performasi peserta didik (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui bukti produksi (evidence of producing), yang sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang telah distandarkan.  Oleh karenanya dalam kompetensi lulusan itu pula secara otomatis akan terdapat hard skill, soft skill yang berorientasi pada life skill seorang lulusan.

Kebermutuan lulusan yang didasarkan pada sifat pelayanan yang manusiawi, kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, dan kemitraan dengan masyarakat sebagai integrasi prinsip sistem manajemen pendidikan hanya dapat dibangun melalui pemberian kewenangan secara utuh kepada setiap sekolah untuk merencanakan masa depannya sesuai dengan kemampuan dan tuntutan lingkungan.

Dalam hubungan ini, desentralisasi perencanaan di setiap sekolah menjadi sangat penting karena: (1) dalam hal implementasinya terkandung ide community based education dan school based management; (2) setiap sekolah, bahkan bidang keahlian dapat melakukan pembaharuan desain pengelolaan ke arah peningkatan kinerja dan mutu pendidikan; (3) sekolah lebih mandiri dalam menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat, dan (4) sangat dimungkinkan terwujudnya improving school efficiency di mana sekolah dengan kreatif dan bertanggung jawab dapat mengelola program-programnya secara efektif dan efisien.

Perencanaan mutu lulusan yang baik membawa dampak pada terwujudnya efektivitas (kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar), dan efisiensi (kemampuan melakukan hal-hal secara benar).  Pada tatanan implementasinya diharapkan perencanaan mutu lulusan dapat berperan sebagai lokomotif yang mampu menarik gerbong kegiatan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian.  Dengan kata lain perencanaan tersebut akan membantu dalam hal: (1) memberikan kepekaan dan arah; (2) memfokuskan usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah; (3) memandu setiap kegiatan sekolah; dan (4) membantu dan menilai kemajuan sekolah.

Untuk dapat membuat perencanaan mutu lulusan yang tepat diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan baik dalam proses penyusunan rancangan maupun proses implementasinya.  Sebagaimana disampaikan oleh Breton (1964: 23-58), prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) comprehensiveness; (2) complexity; (3) significance; (4) specificity; (5) primary of dimensions; (6) completeness; (7) flexibility; (8) time; (9) frequency; (10) formality; (11) authorization; (12) ease implementation; (13) confidential nature; (14) ease control; dan (15) relationship of dimensions.

Senada dengan penjelasan di atas, Banghart dan Trull (1973: 10-11), menyebutkan delapan dimensi yang harus dipenuhi oleh setiap perencanaan pendidikan.  Apabila diaplikasikan ke dalam perencanaan mutu lulusan bidang keahlian di SMK maka kedelapan dimensi yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Significance, yakni perencanaan yang disusun harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian mutu lulusan teknik mesin (teknisi mesin) sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pendidikan, sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan.
  2. Flexibility, yakni semua kegiatan pendidikan yang hendak dilaksanakan harus mudah diimplementasikan, demikian pula kriteria mutu lulusan yang ditetapkan mudah untuk dicapai.
  3. Relevance, yakni perencanaan senantiasa menitikberatkan pada upaya menyajikan prosedur yang tepat bagi tercapainya tujuan pendidikan.
  4. Definitiveness, yakni mampu memberikan jaminan bahwa data-data yang digunakan akan dapat memprediksi pencapaian mutu lulusan, serta mampu mengantisipasi kemungkinan adanya peristiwa yang dapat mengganggu ketercapaian mutu lulusan.
  5. Adaptability, artinya perencanaan sebagai sesuatu yang dinamis senantiasa memberikan informasi-informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem yang dilaksanakan di masa mendatang.
  6. Time, artinya bahwa selain menjadi kurun waktu (periodisasi) sebuah perencanaan, maka waktu sesungguhnya merupakan ukuran kemampuan sekolah selama ini sehingga dapat digunakan untuk merancang berapa lama sekolah mampu mencapai mutu lulusan sebagaimana yang telah ditetapkan kriteria-kriterianya.
  7. Monitoring, artinya perencanaan pendidikan melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan di setiap aspek kegiatan.
  8. Subject Matter, yakni isi atau materi dari perencanaan yang akan diimplernentasikan di masa mendatang.

 

Kemudian secara khusus berkenaan dengan subject matter maka Stanley dan Swanson (1969: 1-16), membaginya menjadi tujuh komponen sebagai berikut: (1) good and objectives, yaitu bagaimana sekolah mendesain mutu lulusan sebagai output dari hasil proses pendidikan; (2) programs and services, yakni bagaimana sekolah menentukan program-program dan pola pelayanan pendidikan yang mendukung pencapaian mutu lulusan yang ditetapkan; (3) human resources, yakni bagaimana sekolah menentukan dan membangun kinerja SDM yang ada sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan; (4) physical resources, artinya bagaimana sekolah mendistribusikan dan menggunakan sarana prasarana; (5) finance, yakni bagaimana sekolah mengatur pembiayaan program-program pendidikan; (6) governmental structure, yakni bagaimana sekolah mengorganisasikan, mengoperasikan, dan mengontrol program dan kegiatan pendidikan; dan (7) social context, yakni membangun miniatur sistem sosial yang ideal untuk diterapkan di sekolah.

Dalam pengelolaannya, sekolah harus dikelola secara profesional, sehingga interaksi antara input, proses, dan output pendidikan dapat terjalin secara efektif.  Sebagai organisasi nirlaba dan sosial, sekolah perlu: (1) berpikir strategik dengan menterjemahkan semua inputnya untuk menyusun strategi yang efektif guna menghadapi lingkungan yang senantiasa berubah; dan (2) mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya (Bryson, 2001: 1).  Dua hal tersebut menjadi alasan pentingnya sekolah menganalisis posisi pendidikannya untuk memulai perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi mutu lulusannya.

Analisis posisi pendidikan pada prinsipnya mempresentasikan analisis sistem penyelenggaraan pendidikan pada bidang keahlian tertentu, yang didasarkan atas hasil analisis stakeholders, perumusan visi, misi, kekuatan dan kelemahan, serta bidang hasil pokok bidang keahlian di SMK.  Analisis dan rumusan-rumusan tersebut dijadikan bahan untuk menyusun sasaran dan rencana penyelenggaraan sistem pendidikan di SMK.  Analisis posisi pendidikan akan memberikan gambaran tentang kedudukan dan keadaan aktual sistem pendidikan pada bidang keahlian tertentu di SMK, dilihat dari kekuatan dan kelemahan internal sistem serta peluang dan tantangan dari luar sistem.  Upaya mengoptimalkan pemberdayaan, pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh bidang keahlian, serta upaya meminimalkan intensitas pengaruh faktor kelemahan dan hambatan, hanya dapat dilakukan oleh sekolah apabila telah dimiliki gambaran yang komprehensif tentang posisi bidang keahlian yang ada.  Dari gambaran itu pula sekolah dapat menyusun upaya-upaya perbaikan sistem dan mengatasi permasalahan sistem.

Beberapa alasan tentang pentingnya analisis posisi pendidikan, antara lain: Pertama, sekolah mampu mencari keunggulan-keunggulan dari bidang keahlian tertentu yang akan dapat dipakai untuk membedakan diri dari para pesaing yang ada.  Hal ini disebabkan sekolah akan mampu menjawab pertanyaan tentang: apa yang sekolah miliki, atau apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat sekolah tersebut berbeda.  Kedua, disadari bahwa sekolah bukanlah organisasi yang terisolasi, melainkan berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah setiap saat.  Ketiga, pengaruh lingkungan yang sangat rumit dapat mempengaruhi kinerja sekolah.

Analisis posisi bidang keahlian sebagai bentuk dari analisis posisi pendidikan mencakup usaha-usaha untuk mengumpulkan data dan informasi, pengorganisasian dan pengolahan data, penafsiran dan analisis lebih lanjut, serta penyimpulan dan rekomendasi tindak lanjutnya.  Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang kondisi internal sistem pendidikan melalui penelaahan terhadap bidang hasil pokok atau key result areas.

Dalam analisis posisi internal sistem sudah mulai dilibatkannya stakeholder, khususnya stakeholder eksternal yaitu para pengguna lulusan yaitu dunia kerja.  Di sinilah mulai konsep pendidikan sistem ganda dilaksanakan.  Aspirasi dari dunia kerja dijadikan dasar dalam membuat rumusan tujuan bidang keahlian sampai kepada karakteristik lulusannya.  Oleh karenanya dalam analisis posisi internal sistem tersebut terdiri atas perangkat komponen sistem (tujuan, standar, masukan, proses, lulusan, outcome, stakeholder) dan perangkat indikator kinerja sistem (efisiensi, produktivitas, efektivitas, relevansi, akuntabilitas, aspirasi, apresiasi).

Langkah berikut, setelah menganalisis posisi internal sistem adalah menganalisis lingkungan eksternal sistem pendidikan.  Hal ini mengandung pengertian bahwa sekolah itu pada hakekatnya merupakan sistem terbuka, dan keberadaannya mempunyai hubungan saling terkait dan tergantung dengan sistem-sistem lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui: (1) kecenderungan perubahan iptek yang digunakan di dunia industri dan dunia kerja; (2) dinamika tuntutan, harapan dan keinginan dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya dunia kerja; (3) kondisi sekolah dan institusi pendidikan lain sebagai pesaing; dan (4) perubahan faktor-faktor lain (sosial, ekonomi, politik, demografi, dan lain-lain) yang sangat mempengaruhi kinerja sistem.  Dengan demikian dari langkah ini maka sekolah dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bidang keahlian yang dikelola.

Penyusunan strategi merupakan langkah ketiga dari perencanaan mutu lulusan. Menurut Stoner dan Freeman (1996: 302-304); konsep strategi sekurang-kurangnya terdiri atas dua perspektif yang berbeda: (1) dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi; dan (2) dari perspektif mengenai apa yang sesungguhnya dilakukan oleh organisasi. Dari perspektif pertama strategi dipandang sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan misinya.  Sedangkan perspektif yang kedua strategi dipandang sebagai pola tanggapan sekolah yang dilakukan terhadap lingkungan.

Implementasi strategi pada akhirnya diarahkan agar mampu meniadakan perbedaan antara performance sistem pendidikan dengan expectation dunia industri/dunia kerja sebagai pelanggan pendidikan.  Apabila performance lebih besar atau sama dengan expectation maka lulusan dianggap bermutu, sedangkan apabila performance kurang dari yang diharapkan maka lulusan dianggap tidak bermutu.  Untuk mewujudkan performance lulusan lebih baik atau sama dengan harapan pelanggan maka setting sekolah harus sama dengan setting industri/dunia kerja, baik dalam hal program kegiatan, perilaku, dan kebiasaan atau sistem nilainya.  Upaya seperti ini hanya bisa direalisasikan melalui pendidikan sistem ganda di mana dunia Industri/dunia kerja merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran siswa.  Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam penyusunan strategi, antara lain: (1) pemahaman akan kebutuhan, harapan dunia Industri; (2) konsep demand driven oriented; (3) core competence sekolah; (4) wawasan mutu; dan (5) dimensi waktu.

Langkah terakhir dari pengelolaan mutu lulusan adalah penyusunan program yang didukung oleh kebijakan dan pembiayaan yang memadai.  Program-program pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan mutu lulusan mencakup program strategis, program jangka menengah, dan program jangka pendek, yang dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi.  Banyaknya alternatif program yang ada menuntut adanya penetapan prioritas program dan relevansinya dengan ketercapaian tujuan pendidikan.  Yang terpenting dari program pendidikan yang hendak dilaksanakan adalah: (1) lebih bersifat action oriented serta identification and solution issues focused; (2) implementatif; dan (3) efisien.  Di SMK program-program tersebut mencakup persoalan kurikulum, evaluasi, sertifikasi, kualifikasi instruktur dan guru, sarana prasarana pendidikan, materi pelajaran, alat bantu pelajaran dan lain sebagainya, yang semuanya harus melibatkan dan atau memperhatikan dunia industri sebagai institusi pasangan.

Berangkat dari pemikiran di atas maka Widodo (1995:6) mengemukakan bahwa pendekatan yang dianggap paling tepat dalam membuat perencanaan pendidikan adalah man power approach.  Pendekatan ini menekankan pada relevansi antara output sistem pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang kehidupan.  Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki karena penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan itu.  Misi pendekatan ini adalah kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup karena dikaitkan langsung dengan usaha pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang.

Pendidikan sistem ganda menjadi satu-satunya alternatif untuk dijadikan dasar dalam membuat perencanaan.  Pihak dunia usaha/industri harus sejak dini dilibatkan dalam keseluruhan proses pendidikan.  Tidak hanya dalam bentuk magang bagi para siswa, namun lebih jauh dari itu dunia usaha/industri dilibatkan dalam bentuk: (1) melibatkan dunia usaha/industri dalam validasi dan sinkronisasi kurikulum; (2) melibatkan pihak dunia usaha/industri dalam mengevaluasi hasil belajar siswa; (3) meminta masukan atas kemungkinan kekurangan kompetensi siswa pada saat praktik di dunia usaha/industri; (4) kunjungan guru ke dunia usaha/industri secara berkala; (5) mengadakan kontrak kerjasama dengan dunia usaha/industri dengan prinsip saling menguntungkan; dan (6) memanfaatkan alumni yang sukses bekerja di dunia usaha/industri untuk memberikan masukan yang bermanfaat.

Dalam wawasan mutu lulusan, menurut Pakpahan (1986), ada tiga prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama, ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat kemampuan lulusan SMK adalah ukuran dunia kerja di mana evaluasi hasil belajar perlu dilengkapi dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh dunia kerja dengan memakai ukuran dunia kerja.

Kedua, tingkat produktivitas kerja dan kualitas hasil kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh cara kerja, teknologi yang digunakan, dan sikap kerja seseorang.  Oleh karena itu SMK dituntut untuk mentransfer cara kerja, penguasaan iptek, dan pembiasaan sikap yang benar.

Ketiga, guna mendapatkan standar mutu hasil yang sesuai dengan ukuran dunia kerja diperlukan proses yang sesuai dengan cara kerja industri sehingga dibutuhkan keikutsertaan dan kerjasama dunia kerja mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, maupun evaluasi hasilnya (Supriadi, 2002: 234).

Dengan mengadopsi pemikiran Gasperz (2002:45), untuk memahami harapan dan kebutuhan pelanggan diperlukan pendekatan proaktif dari pihak manajemen perusahaan, maka pihak manajemen sekolah perlu melakukan pendekatan proaktif untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan dari para pelanggan.

Pendekatan seperti ini didesain tidak hanya sekedar menampung keluhan atau berkomunikasi dengan pelanggan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menjaring informasi secara akurat melalui metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memahami secara penuh harapan dan kebutuhan pelanggan pendidikan bidang keahlian yang ada.

Menurut Juran (1995: 99), secara berturut-turut manajemen mutu yang berbasis pada kebutuhan pelanggan dilakukan dengan cara: (1) mengenali pelanggan; (2) menemukan; (3) menerjemahkan kebutuhan pelanggan; (4) mengembangkan produk; (5) mengembangkan proses produksi; dan (6) mewujudkan menjadi serangkaian kegiatan operasional.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: