Home > Administrasi Pendidikan, Education, Pendidikan Kejuruan > Tuntunan Pembaharuan dalam Manajemen Pendidikan SMK

Tuntunan Pembaharuan dalam Manajemen Pendidikan SMK

26 December 2012 Leave a comment Go to comments

Untuk merespon tuntunan perubahan dalam pengelolaan pendidikan sekarang, penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada implementasi otonomi pendidikan.  Perubahan dalam kebijakan pendidikan didasarkan pada implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.  Dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan tersebut, salah satu aspek yang penting dikaji adalah yang berhubungan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Tony Bush (2008) dalam artikelnya berjudul From Management To Leadership: Semantic or Meaningful Change?, mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan dalam konteks pembaharuan pendidikan masih difokuskan pada “manajemen” dan bukan pada kepemimpinan.  Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kepemimpinan yang tangguh dalam inovasi pendidikan untuk mencapai atau mewujudkan pendidikan yang bermutu.  Pemahaman ini dapat disimak lebih jauh dalam kutipan di bawah ini :

Education management was still a relatively new field of study and practice in the UK at the time of Education Reform Act (ERT)  1988, The Field focused on “management” and not leadership.  This emphasis very much reflected the business word and its use in education illustrated the ‘policy borrowing’ characteristics of an emerging field (Tony Bush, 2008:271).

 
Sesuai dengan tuntutan perundangan-undangan dan peraturan dalam sektor pendidikan di atas, dapat dinyatakan bahwa pola baru manajemen sekolah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisifatif, dan partisipasi masyarakat adalah tinggi dalam manajemen pendidikan.  Dengan kata lain, sekolah dapat lebih luwes mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, dan perubahan sekolah lebih efisien.  Dalam kaitanya dengan pembiayaan sekolah, semakin besarnya otonomi sekolah, semakin terbuka peluang sekolah khususnya untuk mengembangkan pola pendanaan yang layak (fair funding) untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sebagaimana diungkapkan oleh Rosalind Levacic (2008) bahwa: “…fair funding was intended to achieve greater transparency and greater accountability.

Wong (2004) dalam tulisannya yang berjudul: Induction Programs that Keep New Teacher Teaching And Improving, mengungkapkan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang relevan bahwa guru dan mutu pengajaran adalah dua predikat paling kuat bagi keberhasilan siswa, Konsekuensinya, kepala sekolah dapat menilai belajar siswa berdasarkan mutu pengajaran yang dilakukan oleh guru, seperti disajikan dalam kutipan ini :

….school with successful induction programs, all easily replicable, increasingly, research confirms that teacher and teaching quality are the most powerful predictors of student success, In short, principals ensure higher student achievement by assuring better teaching .To do this, effective administratory have a new teacher induction program available, which then seamlessly becomes part of the lifelong ,sustained professional development program for the school  (Harry K. Wong , 2004:41).

Sesuai dengan kutipan di atas, dapat dikemukan sekolah yang efektif hendaknya memiliki program peningkatan mutu profesional guru secara  berkelanjutan yang lebih berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.  Mutu pendidikan dalam penelitian ini mencakup mutu proses dan hasil belajar siswa, hasil belajar siswa adalah prestasi akademik yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan masa studinya yang dinyatakan dalam bentuk nilai ujian atau nilai evaluasi belajar. Nilai evaluasi tersebut dipandang sebagai kemampuan murid setelah melakukan kegiatan belajar mengajar.

Dalam konteks desentralisasi dan implementasi kebijakan Otda, Visi kependidikan harus diubah dari semula berorientasi pada kuantitas dan sisi penawaran menjadi berorientasi pada mutu dan keadilan (equity).  Peningkatan mutu dan keadilan secara keberlanjutan dalam pendidikan harus menjadi tujuan dari proses  pendidikan dan menjadi bagian dari setiap kebijakan pendidikan.  Visi  strategik kependidikan ini hendaknya menjadi perhatian dari semua pihak yang berkepentingan yakni, pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat, dimana masing-masing memiliki peranan dalam manajemen pendidikan.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: