Home > Clinical Policy Analysis, Policy Analysis > Berpikir Seperti Analis Kebijakan

Berpikir Seperti Analis Kebijakan

THINKING LIKE A POLICY ANALYST

POLICY ANALYSIS AS A CLINICAL PROFESSION

IRIS GEVA-MAY (ed.) (2005)

New York: Palgrave MacMilllan


COLLECTIE TROPENMUSEUM De Amsterdamse Poort te...

COLLECTIE TROPENMUSEUM De Amsterdamse Poort te Batavia TMnr 60048926 (Photo credit: Wikipedia)

Pertimbangan Klinis di Tempat Kerja

Menjadi seorang profesor memberi kita peluang untuk belajar dari mahasiswa yang muda, cerdas, dan berkeinginan kuat.  Sharona, asisten penelitian di awal 1990an, adalah seorang mahasiswa ilmu hukum; Ina mengambil kedokteran; Moran antusias mengenai psikologi klinis.  Diskusi dengan mereka dan yang lainnya mengenai kuliah-kuliah mereka—kajian klinis diagnostik—dan praktik telah memicu di kepala saya perbandingan antara disiplin-disiplin ilmu tersebut dengan analisis kebijakan.

Ketika saya bertanya kepada para mahasiswa S3 saya di Simon Fraser University untuk memberikan umpan balik terhadap An Operational Approach to Policy Analysis untuk edisi kedua, Bill mahasiswa saya bertanya, agak bingung, “Mengapa Anda tidak memasukkan metafora di dalam buku ini? Anda mengajar menggunakan metafora”. “Yang mana?” saya bertanya. “Mengenai proses yang terjadi antara dokter dan pasien—metafora yang digunakan untuk perbandingan pada seluruh kuliah Anda”.  Tentu saja, salah satu metafora yang saya gunakan dalam kelas analisis kebijakan adalah metafora antara dokter-pasien dan proses diagnosis klinis seorang dokter.  Perbandingan ini secara langsung berkaitan dengan tahap-tahap analisis kebijakan, dimulai dengan perbadaan antara “gejala-gejala” suatu kebijakan dan pembatasan masalah.  Saya sering membandingkan ini dengan pasien yang memilliki gejala (batuk, demam, sesak dada) yang bukan merupakan “masalah” yang perlu didiagnosis.  Diagnos dokter dimulai dengan suatu hipotesis (berdasarkan pengalaman atau intuisi) dari gejala yang mungkin terjadi (flu, virus, radang paru-paru atau lebih buruk lagi), yang dapat mengarah pada pengujian (sinar-X, tes darah).  Kemudian dokter menggunakan bukti-bukti yang didapatkan dari judgment terbaik untuk memberikan diagnosis kerja yang mengarah pada perawatan yang layak.

Dalam analisis kebijakan, kita sadari bahwa kita selalu menggunakan proses penalaran klinis, dan metodologi kita didasarkan pada proses kognitif klinis yang sama seperti yang ada, misalnya, pada kedokteran, psikologi, hukum, ekonomi dan manajemen.

Apa yang dibawa oleh pendekatan klinis ini?  Dalam cara apa pendekatan klinis tersebut berdampak terhadap pengajaran?  Saya dan rekan penulis lainnya berharap dapat menjawab beberapa pertanyaan tersebut dan memulai suatu pertukaran secara terus-menerus mengenai topik ini dalam analisis kebijakan.  Pertukaran tersebut telah terjadi dalam disiplin ilmu klinis lainnya.

Tujuan dari buku ini adalah membahas hakikat dan implikasi analisis kebijakan sebagai bidang profesi klinis dan menyoroti proses kognitif intelektual yang terlibat dalam analisis kebijakan dan menggambarkan bagaimana semua itu dapat dipadukan ke dalam mata kuliah analisis kebijakan.  Dalam buku ini, kami menekankan kembali relevansi dengan pembuatan kebijakan dari prinsip-prinsip klasik dalam analisis kebijakan yang menekankan kinerja intelektual yang diadaptasi ke dalam realitas politik dan sosial dari proses pembuatan kebijakan.

Dasar pemikiran dari buku ini adalah bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu profesional seperti kedokteran, psikologi, hukum atau ekonomi.  Pada bidang-bidang ini, konsep praktik dikaitkan dengan proses penalaran klinis yang dapat diajarkan dan dipelajari.  Seseorang belajar untuk “berpikir seperti seorang pengacara” atau “berpikir seperti seorang dokter”; penekanan utama adalah pada pelatihan klinis.

Hakikat dan implikasi dari analisis kebijakan sebagai suatu bidang profesional itu sendiri berkaitan dengan penguasaan “trick of the trade” yang diperlukan untuk menjadi seorang anggota dari komunitas profesional dan untuk mempraktikkan profesi tersebut.  Kesalahan yang dibuat oleh praktisi yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan biaya yang mahal.  Untuk itu, sebagian besar program analisis kebijakan mengakui nilai-nilai dari memperkenalkan pembelajar menjadi profesional (sebagai lawan dari akademisi) dan membantu mereka dalam mendapatkan setidaknya keterampilan praktik tingkat awal.

Pedagogi yang diajukan buku ini adalah bahwa belajar melalui penarikan kesimpulan menghasilkan konsep-konsep yang dapat didapatkan kembali dalam kaitannya dengan konteks diagnostik.  Kondisi ini dapat dicapai dengan (1) menyadarkan mahasiswa terhadap data “unsynthesized” yang terdapat dalam suatu presentasi yang kohesif; (2) memungkinkan mahasiswa mengikuti rangkaian kronologis seperti yang dihadapi oleh analis kebijakan dan klien; (3) mencoba menganalisis proses kognitif yang digunakan dalam latihan; dan (4) menyajikan “kasus” sebagai materi dan dokumentasi yang tidak dapat diubah.  Pengetahuan yang didapat dari buku tidaklah cukup untuk merawat pasien atau mewakili klien di pengadilan; demikian pula, hanya pencerahan terhadap masalah kebijakan nyata yang dapat memberi analisis kebijakan dan calon analis kebijakan suatu perangkat yang canggih sebagai acuan profesinya di masa depan.

Buku ini terdiri atas tiga bagian.  Bagian satu, “Doing Policy Analysis—Clinical and Diagnostic Considerations,” (Melakukan Analisis Kebijakan—Pertimbangan Klinis dan Diagnostik) berkaitan dengan proses kognitif klinis dan relevansinya dengan mata kuliah.  Bab pendahuluan membahas suatu analisis dari proses klinis yang terdapat dalam proses analisis kebijakan dan menyamakan bidang analisis kebijakan dengan disiplin ilmu profesional lainnya seperti kedokteran, psikologi, dan hukum.

Bagian dua, “Principles and Clinical Professional Reasoning Processes: Their Application in Other Clinical Disciplines” (Prinsip dan Proses Penalaran Profesional Klinis: Aplikasinya dalam Disiplin Ilmu Klinis Lainnya), menyajikan meta-prinsip, masalah pengajaran dan praktik terkait yang diterapkan dalam profesi klinis lainnya—kedokteran, psikologi, manajemen publik, dan hukum.  Pentingnya bab-bab tersebut pada bagian ini terletak pada sejarah panjang bidang-bidang tersebut dalam praktik dan kajian-kajian multi-aspek, dan dalam masalah saat ini mengenai proses kognitif yang perlu disesuaikan dalam proses praktik klinis.  Pada level komparatif, perspektif dan praktik tersebut relevan untuk “lesson drawing” (mengambil pelajaran) atau “borrowing” (meminjam) jawaban-jawaban yang dapat diadaptasi.

Bagian tiga, “Principles and Clinical Professional Reasoning Processes: Their Application in Policy Analysis” (Prinsip dan Proses Penalaran Profesional Klinis: Aplikasinya dalam Analisis Kebijakan) mencakup bab-bab yang berkaitan dengan mata kuliah analisis kebijakan.  Di sana dikemukakan wawasan yang menekankan pada program-program analisis kebijakan.  Bab-bab tersebut menyoroti pendekatan yang berorientasi pada praktik yang dapat memungkinkan pengembangan kesadaran klinis dan pemerolehan keterampilan profesional.

Secara keseluruhan, bab-bab dalam buku ini (1) menyoroti meta-konsep, teori dan pendekatan dalam bidang ilmu-ilmu sosial yang memerlukan pembuatan keputusan klinis—hukum, kedokteran, psikologi, manajemen publik dan analisis kebijakan; (2) menyoroti lingkungan kebijakan dan politiknya dan mengajukan skema untuk penalaran klinis yang berkaitan; (3) menyajikan prosedur pembelajaran eksperimen (pengalaman) yang mempertimbangkan analisis kebijakan sebagai seni dan keahlian; dan (4) menyajikan lebih banyak konsep-konsep studi kasus dan pendekatan metodologi dan kritik terhadap pendekatan ini.  Empat bab yang menyinggung disiplin klinis lain–manajemen publik, kedokteran, hukum, dan psikologi—menyajikan pertimbangan proses klinis dan implikasi untuk pengajaran metodologi klinis.

Buku ini ditujukan pada pengajar analisis kebijakan di setiap program kebijakan publik juga mereka yang berupaya memahami dan menggunakan pemikiran klinis analisis kebijakan.

Bab pendahuluan oleh Iris Geva-May memberikan dasar konseptual mengenai buku ini.  Di sini diperkenalkan gagasan-gagasan mengenai (a) penalaran profesional; (b) penalaran klinis dan proses kognitif dalam proses klinis analisis kebijakan; (c) teori-teori kognisi dan rasional yang memberikan kontribusi pada praktik analisis kebijakan; dan (d) kesadaran atas gagasan dan implikasi instruksional untuk bergabung dengan komunitas analisis kebijakan profesional.

Geva-May membahas hakikat dan implikasi dari analisis kebijakan sebagai suatu bidang profesi dan pentingnya memahami kiat-kiat ini dalam rangka menjadi bagian dari komunitas analisis kebijakan profesional.  Berpikir seperti analis kebijakan merupakan persyaratan dalam proses menjadi anggota komunitas profesional dan bahwa proses analisis kebijakan mengandalkan meta-kognitif profesional dan proses penalaran bidang-tertentu.  Penguasaan sangat penting dalam bidang ini khususnya dalam profesi analisis kebijakan karena kesimpulan analisis kebijakan tidak dapat dibuktikan benar atau tidak benar menurut setiap standar aksioma.  Karena kajian-kajian klinis dalam hukum, kedokteran, dan psikologi itu memiliki klaim yang sama, perspektif ini memperkuat argumen yang seharusnya dipahami mengenai analisis kebijakan sebagai suatu proses penalaran klinis dan intelektual yang melibatkan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.  Seni dan keahlian analisis kebijakan didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dan refleksi dari pengetahuan tersebut dalam pemikiran yang terpadu dengan inferensi konseptual.  Proses penalaran klinis mencakup kategorisasi diagnostik melalui pengakuan berbasiskan-contoh, prototipe, jaringan proporsional, penalaran umpan-maju atau pencocokan pola, pengujian dan menghasilkan hipotesis dan prediksi.  Proses ini merupakan sejumlah strategi penalaran yang memungkinkan kita menggabungkan dan mensintesis berbagai data ke dalam satu atau beberapa hipotesis diagnostik, membuat pertukaran kompleks antara manfaat dan risiko tes dan perlakuan, dan merumuskan perencanaan untuk “treatment”.  Komponen-komponen penalaran klinis tersebut mencakup gagasan konteks, penalaran inferensi, strategi pencarian, pembatasan memori, penggunaan “toolboxes”, herestetik dan bias.  Semua hal tersebut sejalan dengan penerapan secara sadar, penggunaan dan pengembangan heuristik analisis kebijakan.  Dengan demikian, bagian kedua dari bab ini memfokuskan pada proses kognisi yang berkaitan dengan penalaran klinis diagnostik dan meningkatkan upaya pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, mengenai kesalahan klinis dan penerimaan kesalahan sebagai bagian dari pengetahuan manusia, penalaran dalam ketidakpastian dan rasionalitas yang mengikat.

Pada bagian akhir bab ini, penulis menyatakan pentingnya menyadari cara kerangka analisis ini dipengaruhi oleh pola pikir manusia dalam situasi pemecahan masalah atau pembuatan keputusan klinis sehingga kita dapat merencanakan proses pedagogik yang memudahkan jalur berpikir kita seperti analis kebijakan.

Pada bagian dua, kita menyajikan masalah-masalah instruksional dalam disiplin ilmu klinis lainnya juga praktik-praktik yang dapat diadopsi atau diadaptasi dalam program-program analisis kebijakan.  Denominator dari profesi klinis ini memerlukan suatu tingkat kesadaran tertentu dari proses kognitif yang terlibat dalam pemikiran klinis.

Jochanan Benbassat dan Anthony Amsterdam menyajikan gambaran tentang konseptualisasi pendekatan klinis dalam dua disiplin ilmu lainnya, yaitu kedokteran dan hukum.  Mereka menyoroti kekhawatiran instruksional serupa dengan yang dihadapi dalam program analisis kebijakan dan membuat saran untuk praktek instruksional yang sama. Michael Barzelay dan Fred Thompson, berkenaan dengan instruksi manajemen publik, membahas pendekatan studi kasus dan memberikan kritik dan alternatif metode untuk menangani praktik-praktik ini.  Amy Janeck dan Steven Taylor menawarkan pertimbangan, pendekatan dan teknik yang digunakan dalam pelatihan psikologi klinis yang memiliki relevansi tinggi dalam program-program instruksional yang berorientasi-klinis.

Selama beberapa dekade terakhir, telah muncul kesadaran dalam bidang kedokteran bahwa ahli itu tidak sempurna.  Upaya telah dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang strategi mental yang digunakan oleh dokter saat pengambilan keputusan klinis, dan menjadi alasan di balik kesalahan yang dihasilkan dari rasionalitas yang dibatasi manusia.  Wawasan ini, bersama-sama dengan peningkatan bioteknologi medis, telah menghasilkan pola hubungan dokter-pasien, penalaran klinis dan praktik yang pada waktu itu dianggap sebagai tidak pantas pada tahun 1950-an.  Tujuan dari bab yang ditulis Jochanan Benbassat adalah untuk menggambarkan pergeseran dari pendekatan intuitif untuk penalaran klinis dan praktik menjadi sesuatu yang lebih ilmiah, yaitu pergeseran yang terjadi selama dekade terakhir.  Dalam hal ini, bab tersebut memperkuat orientasi buku ini dan memberikan ide-ide untuk penelitian lebih lanjut dalam analisis kebijakan diagnostik klinis.

Pendidikan kedokteran masih dalam keadaan transisi dari determinisme ilmu-ilmu biomedis dengan ketidakpastian dari praktek klinis. Benbassat berpendapat bahwa untuk mengatasi hambatan intelektual dan emosional untuk transisi ini, mahasiswa kedokteran harus datang untuk berdamai dengan dua konsepsi yang tampaknya tidak kompatibel dalam praktek medis: pendekatan sebab-akibat deskriptif berdasarkan pemikiran deterministik dalam hal benar dan salah, dan pendekatan yang memandang praktek klinis sebagai yang terdiri dari keputusan preskriptif berdasarkan perkiraan probabilistik.

Mahasiswa harus menerima bahwa ketidakpastian klinis meresap karena alat bantu diagnostik yang tidak sempurna, setiap intervensi terapeutik membawa risiko tertentu, dan beberapa keputusan yang benar dan tepat dilaksanakan itu mungkin dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Bab yang ditulis Anthony Amsterdam, “Pendidikan Hukum Klinis—Perspektif Abad kedua puluh satu”, mengaitkan pertimbangan yang sama dengan uraian Benbassat, tetapi Amsterdam mengkaji pendekatan klinis dalam kajian-kajian hukum dan keterampilan dan pelatihan yang diberikan dalam pendidikan hukum.  Dia menegaskan bahwa studi hukum sebagaimana diajarkan dalam abad kedua puluh “gagal mengajarkan siswa bagaimana melakukan praktek hukum, gagal mengembangkan di dalamnya keterampilan praktis yang diperlukan untuk kinerja yang kompeten dari pekerjaan pengacara”.  Mirip dengan Benbassat dan Geva-May, Amsterdam berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan dalam pengajaran hukum adalah pelatihan sistematis dalam keterampilan konseptual dan praktis melalui pengalaman nyata dari praktek hukum.  Penulis menjelaskan metode pedagogik klinis berorientasi pengajaran hukum dan percaya bahwa telah tiba saatnya bagi sekolah hukum untuk mengadopsi pendekatan klinis dalam kurikulumnya.  Melalui perbandingan dan adaptasi, usulan Amsterdam itu sangat relevan dengan program kebijakan publik.

Michael Barzelay dan Fred Thompson menegaskan kembali keyakinan klinis bahwa proses pendidikan harus memungkinkan mahasiswa dari manajemen untuk terlibat dalam kinerja intelektual jenis tertentu.  Mengacu pada manajemen publik, suatu bidang yang terkait erat dengan analisis kebijakan dan salah satu yang sangat mendukung metodologi studi kasus, penulis menarik perhatian pada keyakinan bahwa banyak jenis kinerja intelektual yang penting bagi praktik manajemen publik itu dapat diajarkan melalui metode kasus.

Namun demikian, Barzelay dan Thompson berkeberatan tentang cara kasus biasanya diajarkan.  Dalam pandangan mereka, dalam banyak hal, pengajaran kasus memiliki kekurangan dalam mengembangkan pemahaman siswa terhadap kinerja intelektual yang dilakukan, baik dalam analisis kasus maupun praktek yang sebenarnya.  Di antara keterbatasan yang paling signifikan dari kasus pengajaran adalah tidak adanya pembahasan eksplisit tentang bagaimana manajer publik secara sistematis menggabungkan materi konseptual yang diambil dari disiplin ilmu dan pola pikir profesional yang beragam.  Mereka menunjukkan bagaimana metode kasus dapat disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengajar siswa cara menyusun tanggapan yang tepat untuk situasi administrasi.  Dengan memanfaatkan perbedaan konvensional antara diagnosis dan intervensi aktif, Barzelay dan Thompson mulai dengan pola inferensi praktis yang terlibat dalam mencapai diagnosis situasional.  Mereka menggambarkan pola-pola inferensi dengan komentar pada studi kasus yang mereka teliti bersama-sama.  Mereka juga menyarankan format untuk karakteristik pola inferensi tersebut.  Akhirnya, mereka beralih ke kinerja intelektual timbal balik mengenai perancangan intervensi aktif.  Mereka menyimpulkan bahwa pembahasan manajemen publik dan literatur kebijakan publik semacam ini harus menjadi fitur desain yang signifikan dalam proses pendidikan.

Amy Janeck dan Steven Taylor membahas program doktoral (Ph.D) dalam psikologi klinis yang dirancang untuk melatih profesional yang mampu berfungsi dalam lingkungan klinis terapan dan/atau penelitian.  Bab ini memfokuskan pada porsi keterampilan klinis menjadi seorang praktisi klinis independen di bidang psikologi dan menguraikan struktur dan proses memberikan pelatihan dan supervisi kepada mahasiswa.  Penulis melakukan pendekatan prinsip kognitif-perilaku yang dapat diterapkan dalam perawatan pasien dan pada pelatihan dan supervisi mahasiswa.  Supervisi bukanlah terapi, dan dalam pandangan penulis hendaknya tidak diperlakukan seperti itu.  Namun prinsip-prinsip yang sama dapat diterapkan dalam terapi dan supervisi.  Ini mencakup (1) pendidikan (misalnya presentasi didaktik); (2) diskoveri terpandu via dialog Socratic (untuk membantu pasien atau siswa berpikir melalui isu-isu, misalnya); (3) pelatihan dalam strategi pemecahan-masalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah; dan (4) umpanbalik dan dukungan serta penguatan atau pujian (misalnya memotivasi pasien untuk mengejar tujuan-tujuan penting, atau meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa).  Bab ini mencakup deskripsi rinci mengenai metode ini dan membahas bagaimana metode itu menjadi pertimbangan penting dan praktik dalam pelatihan psikologi klinis.

Bab-bab dalam bagian tiga menyajikan jawaban-jawaban utama terhadap pertanyaan inti dalam pengajaran analisis kebijakan—artinya, untuk menguasai proses penalaran profesional—bagaimana seharusnya waktu dihabiskan?  Bab-bab tersebut membagikan pengalaman juga metode yang lebih baik dalam meningkatkan kognisi yang diperlukan pada berbagai tahap dalam proses klinis.  Kita menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip analisis kebijakan dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memperkaya pengembangan keterampilan penalaran profesional dan memfasilitasi proses menjadi ahli dalam “berpikir seperti analis kebijakan”.

Dalam bab masing-masing, Peter May dan Beryl Radin, memfokuskan pada pertimbangan yang komprehensif dalam meningkatkan analisis kebijakan heuristic; Aidan Vining dan David Weimer, Peter deLeon dan Spiros Protopsaltis, Dennis Smith dan Michael Luger memeriksa praktik instruksional pengalaman; dan Leslie Pal, Eugene Smolensky dan Michael Luger membahas pendekatan studi kasus, kritik terhadap pendekatan dan menyarankan alternatif untuk pedagogi studi kasus tradisional.  Berdasarkan keyakinan penulis, penguasaan materi isi (tricks of the trade) dan keahlian dalam mencapai pemecahan masalah itu tidak dapat dipisahkan.  Proposal mereka mengikuti pemikiran pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa perlu mendapatkan organisasi fungsional dari pengetahuan mereka dengan representasi yang diarahkan secara klinis.

Peter May memulai diskusi dengan menegaskan kembali perlunya heuristik sederhana dalam analisis fundamental yang dilakukan di bawah ketidakpastian kontekstual.  Beryl Radin memfokuskan pada salah satu komponen yang lebih penting dari heuristik penalaran-klinis dan bias persepsi.  Mereka berpendapat bahwa analisis kebijakan meningkatkan suatu pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti serta pada persepsi, dan bahwa hal itu terjadi dalam arena sosial dan politik yang sangat tidak pasti.  Dalam konteks ini, pembelajaran berbasis masalah dan pengambilan keputusan berbasis bukti mempromosikan formulasi dan pengujian hipotesis klinis, pemanfaatan pengetahuan formal diperoleh dan pengembangan kognisi diwujudkan dalam pencarian dan interpretasi isyarat, pengambilan keputusan mengenai isyarat, ambang batas berhenti dan alternatif.

Peter May menegaskan kembali bahwa salah satu kesulitan utama analisis kebijakan adalah bahwa isu-isu kebijakan tidak pernah teridentifikasi secara rapi, dan identifikasi kelompok kepentingan dan posisi mereka dalam “lingkungan” bisa menimbulkan masalah.  Kelompok kepentingan mengubah pandangan mereka.  Isi proposal kebijakan tunduk pada perubahan dan ketidakpastian. Perubahan kondisi eksternal mengubah rasa urgensi melekat pada isu-isu tertentu atau usulan kebijakan.  Semua ini menyulitkan pengumpulan dan interpretasi data politik.  Dalam keadaan ketidakpastian dan di bawah rasionalitas terikat, tantangan bagi analis politik adalah menggunakan penilaian untuk membuat pertimbangan informasi tentang prospek politik proposal kebijakan dan dinamika kemungkinan perdebatan kebijakan atas proposal.

Dalam pandangan May, mengukur kelayakan politik proposal kebijakan merupakan aspek yang relevan dari analisis kebijakan yang telah menerima perhatian yang cukup dalam diskusi mengenai keahlian analisis kebijakan.  Bab ini menganggap penggunaan “peta kebijakan”—suatu “jalan pintas yang cepat dan hemat” untuk menilai prospek politik dari proposal kebijakan.  Peta kebijakan dapat digunakan untuk menggambarkan jalur dukungan politik dan oposisi untuk proposal atau sejumlah proposal tertentu.  Fitur yang tumpang tindih dan berbeda dari proposal kebijakan lainnya itu mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan nasib dari proposal dan penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan prospek politik proposal yang diberikan.  Penilaian ini dapat dilakukan sebelum proposal memasuki debat legislatif dan tidak memerlukan pengetahuan yang dalam posisi legislator kunci atau pengambil keputusan lainnya. Mengingat terbatasnya pemahaman kita tentang pandangan kebijakan dan sifat istimewa dari diberlakukannya kebijakan, seseorang tidak dapat berharap untuk memberikan resep yang tepat untuk menganalisis kelayakan politik.

Logika dari pendekatan May dalam peta kebijakan dan penilaian kelayakan politik ini sangatlah sederhana.  Logika ini menyediakan perangkat (toolbox) heuristik bagi mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menilai isyarat dalam keterbatasan kontekstual politik dan membuat keputusan klinis yang mengarah pada “diagnosis yang baik” atau “solusi yang baik”.

Beryl Radin menyajikan studi kasus sebagai sarana untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk praktek diagnostik klinis.  Dia menunjuk pada bagaimana persepsi dari tahapan proses kebijakan itu mempengaruhi tujuan-tujuan kebijakan yang terlibat dalam penciptaan Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 1979.  Tersirat dalam setiap tujuan adalah definisi masalah kebijakan yang akan dihadapi. Proses kebijakan yang berfungsi sebagai konteks kebijakan ini penuh paradoks dan ketidakpastian.  Sistem ini bergolak keluar dari peluang pilihan reguler, namun keanehan dari ketidakpastian ini mempengaruhi lingkungan (dan isyarat terkait) di mana keputusan harus dibuat.  Studi kasus menggambarkan beberapa aspek dari proses masalah definisi, termasuk asumsi bahwa proses penalaran intelektual ini sifatnya berulang karena mengakui kekeliruan klinis dalam pengumpulan data, bahwa konteks pengambilan keputusan harus dipahami, bahwa perhatian harus diberikan kepada aktor yang terlibat, dan bahwa berbagai masalah dapat didefinisikan hanya dari segi beberapa tujuan.

Aidan Vining dan David Weimer menggambarkan satu alat yang ternyata efektif dalam pengajaran—yang mereka sebut “kasus” analisis kebijakan atau “P-case”.  P-case ini sangat berbeda dari kasus manajemen “gaya Harvard”, yang menggambarkan masalah kebijakan dan konteks dalam format yang sangat naratif.  Versi dari P-case yang diuraikan pada buku ini memiliki tiga unsur utama: (1) pernyataan masalah khusus; (2) kerangka analisis kebijakan yang eksplisit; dan (3) pustaka yang secara khusus dirancang untuk masalah kebijakan tertentu.  Vining dan Weimer melihat P-case ini sebagai pengalaman bagi mereka yang magang, menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di lapangan.

Peter deLeon dan Spiros Protopsaltis, dan Dennis Smith, dalam bab masing-masing, menarik perhatian pada “seminar batu-penjuru” (capstone seminar), yaitu kelas yang berpuncak pada sebagian master urusan publik, administrasi, manajemen, kebijakan atau program.  Deleon dan Protopsaltis menunjukkan bahwa tradisi ini mencerminkan sejarah perkembangan akan kembali setidaknya ke asal-usul program pascasarjana dalam administrasi publik, hukum dan administrasi bisnis.  Bagaimanapun, daya tariknya yang hampir universal (sangat penting mengingat sangat variasi) adalah karena ide sentral, yaitu, sebuah seminar yang melampaui disiplin akademis individu dan memperkuat cita-cita Wildavskian kebijakan sebagai kompetensi, latihan pedagogik yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif di kedua intuitif dan secara klinis.  Smith memperkenalkan Program Analisis Kebijakan Klinis di NYU, latar belakang sejarah dan berorientasi pada praktik rasional, dan menggambarkan capstone seminar bahwa semua mahasiswa harus mengambil studi analisis kebijakan di tahun terakhir kuliah mereka.  Smith juga menyediakan bukti yang terdokumentasi dari pengembangan program, dan dampaknya terhadap mahasiswa dan pelatihan profesional mahasiswa.

Leslie Pal menganggap studi kasus sebagai bagian yang baik dari tulang punggung analisis kebijakan dan penelitian kebijakan.  Bab ini membahas metodologi studi kasus dan menggambarkan metodologi dengan contoh spesifik yang diambil dari penelitian saat penulis tentang tata kelola Internet.  Pals melakukan tinjauan tentang hubungan antara penelitian studi kasus dan aspirasi yang lebih ilmu sosial nomotetis (generalisasi seperti hukum).  Dalam pandangannya, untuk mempelajari kasus ini tidak untuk mempelajari fenomena yang unik, melainkan kasus yang memberikan wawasan ke dalam fenomena lebih luas dan mengembangkan berbagai keterampilan dalam penalaran klinis dan pengambilan keputusan.  Kasus-kasus ini diilustrasikan dengan Internet for Assigned Names and Numbers (ICANN) sebagai contoh dari isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi, tata kelola global, dan internasionalisasi proses kebijakan.

Masalah nyata di dunia nyata terjadi dalam lingkungan yang kompleks, sistem dan lembaga-lembaga tertentu.  Masalah-masalah tersebut dipandang berbeda oleh para aktor kebijakan dengan sejumlah bias dan heresthetik yang berbeda.  Faktor-faktor ini membuat konteks, isyarat dan ketidakpastian tersebut senantiasa terus melekat dalam pemecahan masalah diagnosis klinis.  Dalam konteks ini, metode studi kasus memberikan kontribusi untuk analisis kebijakan dalam dua cara.  Pertama, metode ini dapat digunakan sebagai alat untuk definisi masalah yang sepenuhnya dikontekstualisasikan.  Kedua, metode ini dapat menerangi isu-isu yang relevan dengan kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat menginformasikan saran kebijakan-analitik yang lebih praktis di lapangan.

Bab yang ditulis Micahel Luger menyajikan suatu kasus untuk keseimbangan yang lebih baik dalam kurikulum kebijakan publik dan manajemen publik antara studi-studi kasus dan simulasi kebijakan.  Simulasi kebijakan didefinisikan sebagai latihan yang menuntut mahasiswa untuk bertindak sebagai partisipan dalam suatu proses keputusan yang outcome-nya tidak diketahui sebelumnya.  Situasinya dirancang sedemikian rupa sehingga konteksnya dapat disesuaikan dengan waktu dan tempat mahasiswa kuliah.

Pada bagian pertama bab tersebut, Luger mengajukan kritik mengenai metode kasus dan suatu karikatur mengenai “industri” studi kasus, yaitu lembaga-lembaga yang menghasilkan dan mendiseminasikan kasus-kasus dan kemdian menggunakannya secara luas.  Dia melaporkan data dari survey keanggotaan the Association for Public Policy and Management (APPAM) berkaitan dengan penggunaan studi kasus di sekolah-sekolah anggota APPAM.  Kemudian dia menguraikan alternatif “simulasi kebijakan”, dan mendokumentasikan semakin banyaknya simulasi kebijakan tersebut digunakan di sekolah-sekolah kebijakan publik.  Dia memberikan beberapa contoh menarik dari survey tersebut.  Bagian kesimpulan menekankan agar kasus lebih menekankan pada simulasi kebijakan untuk menyeimbangkan pedagogi di pendidikan administrasi publik.  Seperti Amsterdam dalam pembahasannya mengenai kajian-kajian hukum, dan Benbassat dalam pembahasannya mengenai kedokteran, Luger berpendapat bahwa simulasi itu lebih sejalan dengan gaya pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada materi multi-media, berbasis-web, dan interaktif; bahwa simulasi itu lebih konsisten dengan sifat masalah kebijakan yang kompleks; dan bahwa simulasi lebih cenderung dapat memecahkan masalah.  Pada intinya, pengembangan dan penyempurnaan simulasi kebijakan diperlukan sebagai bagian dari industri studi kasus.

Bab yang ditulis Eugene Smolensky mengenai orientasi pada wacana (discourse-oriented) memberikan suatu kritik atas metode kasus dan menyarankan agar instruktur sendiri menyadari dan berhati-hati saat memutuskan cara mengajar kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisis kebijakan.  Saat mengkritik metode studi kasus, dia menekankan bahwa tidak ada argumen yang pasti untuk mengajar atau tidak mengajar menggunakan metode kasus.  Dia menyatakan bahwa protokol yang kaku dalam mengevaluasi intervensi itu jangan pernah diterapkan dalam pengajaran di sekolah-sekolah yang mengajarkan analisis kebijakan.

Read also:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: